Limapuluh Kota Jagokan Koto Baru Simalanggang

Pemerintahan Nagari kini sudah jauh lebih transparan dalam penggunaan uang negara dibanding dengan Pemerintahan di atasnya. Bahkan saking transparannya, sampai sen sen rupiah diumumkan penggunaannya kepada perantau lewat web nagari.

“Saya bangga dengan para Walinagari yang sudah memberi contoh kepada publik bagaimana menggunakan uang negara secara lebih transparan, tidak saja ketika perencanaan tapi sudah sampai ke tahap peelaksanaannya pun dilakukan secara transparan,” kata Ketua Tim Penilai Tranasparansi Dana Desa H. Basril Taher ketika melakukan penilaian di Kabupaten Limapuluh Kota.
Mantan Asisten Sekdaprov Sumbar itu menyampaikan rasa hormatnya kepada para Walinagari dan perangkatnya yang sudah sedemikian transparan dalam penggunaan dana desa yang miliaran rupiah jumlahnya.


Kemarin, tim penilai tersebut melakukan penilaian untuk Bupati Limapuluh Kota dan Nagari Koto Baru Simalanggang. “Ini adalah nagari terakhir yang dinilai dari 14 nagari yang diikutkan dalam lomba transparansi dana desa se Sumatera Barat ini,” ujar Zulnadi, salah seorang tim penilai.

Di Lima Puluh Kota, menurut Bupati Irfendi Arbi, ihwal transparansi sudah menjadi keharusan bagi semua badan publik dan pemerintahan. “Budaya transparansi dan keterbukaan akan menjadi tabiat pemerintahan di Limapuluh Kota, Insya Allah. Karena itu tidak saja kepada nagari-nagari, tetapi semua lembaga pemerintahan sepanjang dikategorikan tidak rahasia negara kita upayakan untuk senantiasa transparan,” kata Irfendi.

Di kabupaten Limapuluh Kota pada 13 kecamatan, terdsapat 79 Nagari, dua nagari persiapan dan 414 jorong. Semua pada hakekatnya menerapkan prinsip-prinsip tranasparansi. “Tetapi untuk mengukur tingkatannya kita lakukan pemilihan dan penilaian. Untuk Limapuluh Kota yang akan kita usulkan sebagai 14 Nagari tertransparan di Sumatera Barat adalah Koto Baru Simalanggang,” kata Irfendi.

Sementara itu kepada Metrans, ketua DKP PWI Sumbar Basril Basyar menyebutkan bahwa lomba tranasparansi dana desa ini merupakan kegiatan Dinas PMD Sumbar yang dikerjasamakan dengan PWI dalam rangka menyambut Hari Pers Nasional 2018.

“Hari ini kita melakukan penilaian terakhir di Dharmasraya. Yang dinilai adalah Kepala Daerahnya,” kata Basril Basyar. Penilaian Kepala Daerah ini menyangkut bagaimana peranan Bupati dalam menuntun dan sekaligus mengawasi keterbukaan penggunaan dana desa di nagari-nagari yang ada di daerahnya.

Kepala Dinas PMD Sumbar, Syafrizal Ucok menyebutkan bahwa setelah selesai penilaian secara maraton sejak awal November lalu menjelang akhir tahun ini akan dilakukan rapat tim penilai guna menentukan Kepala Daerah dan Nagari paling transparan dalam penggunaan dana desa sepanjang 2017.

“Insya Allah, ini akan kita lakukan setiap tahun. Karena itu tiap pemerintahan nagari yang belum masuk sebagai nominee 14 besar ini pada tahun depan mesti berusaha membuat inovasi soal keterbukaan penggunaan anggaran,” kata Syafrizal kemarin ketika melakukan penilaian untuk Kepala Daerah di Dharmasraya.

Tim penilaian untuk transparansi dana desa ini terdiri dari Kepala Dinas PMD Syafrizal Ucok, dua pamong senior H. Basril Taher dan H. Akmal Firdaus, sejumlah wartawan senior antara lain Basril Basyar, Gusfen Khairul, Jayusdi Effendi, Zulnadi, Eko Yanche Edrie, Heranof Firdaus. (syn)